Di Indonesia, pendidikan menjadi hak setiap warga negara, namun kenyataannya sering kali hak ini tidak dapat terjamin dengan baik. Kasus yang terjadi pada pasangan suami istri, EDI SAPUTRA dan SOHAYA, adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi keluarga tidak mampu dalam mendapatkan akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Meski mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial, keduanya menghadapi kendala yang menyakitkan saat mendaftarkan anak mereka ke SMA Negeri 9 Kota Tangerang.
Pihak sekolah menolak pendaftaran anak mereka melalui jalur Zonasi dan Afirmasi, meskipun mereka memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Dalam konteks ini, ada banyak aspek yang dapat dikaji mengenai kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap masyarakat kurang mampu.
Pentingnya Kebijakan Zonasi dalam Pendidikan
Kebijakan Zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ditujukan untuk memastikan bahwa siswa yang tinggal dekat dengan sekolah mendapatkan prioritas. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali dipenuhi dengan berbagai isu. Misalnya, pasangan suami istri ini tidak dapat diterima karena faktor jarak meskipun mereka sudah tinggal di area tersebut. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Ada yang berpendapat bahwa sistem zonasi seharusnya diperbaiki agar lebih inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya seperti kondisi ekonomi dan sosial dari calon siswa.
Dalam kebijakan ini, jarak domisili dari sekolah menjadi sangat krusial. Namun, bagaimana jika alamat calon siswa tidak diperhitungkan secara tepat? Bagaimana jika ada faktor keluarga yang membuat domisili terlihat tidak layak atau tidak terdaftar dengan benar? Situasi ini dapat membuat calon siswa potensial kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak, hal yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Tantangan dalam Jalur Afirmasi untuk Keluarga Tidak Mampu
Jalur Afirmasi sebenarnya dibuat untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, namun dalam praktiknya sering kali memiliki banyak rintangan. Prosedur verifikasi yang ketat dan syarat dokumentasi yang memadai dapat membuat calon siswa terhambat. Seperti yang dialami oleh EDI dan SOHAYA, meski mereka memiliki dokumen pengakuan sebagai keluarga tidak mampu, hal ini tidak menjamin mereka untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Bukti-bukti yang harus disertakan untuk bisa mengikuti jalur afirmasi sering kali menjadi kendala berat bukan hanya secara administratif tetapi juga mental bagi keluarga yang berjuang menghadapi kendala ekonomi.
Studi menunjukkan bahwa banyak calon siswa yang seharusnya mendapatkan kesempatan melalui jalur afirmasi justru terhalang oleh ketidakjelasan dan kompleksitas prosedur. Ini adalah gambaran betapa rumitnya sistem yang seharusnya melindungi dan memberikan akses pendidikan bagi semua, termasuk mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit.
Akhirnya, EDI dan SOHAYA merasa tidak berdaya dan mengambil langkah hukum untuk menggugat pihak sekolah dan dinas pendidikan. Langkah ini menunjukkan betapa jauh krisis akses pendidikan dapat menciptakan rasa putus asa yang mendalam dalam masyarakat. Tak jarang, perjuangan seperti ini terjadi dalam skala yang lebih luas, di mana banyak keluarga tidak mampu lainnya berada dalam posisi yang sama. Ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem pendidikan kita agar lebih adil dan transparan.
Kita perlu menggugah kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah hak, bukan sebuah privilege. Tanpa adanya upaya konkret untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih inklusif, kita akan terus melihat kasus serupa yang dapat memicu ketidakpuasan. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka, berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
