www.nalarberita.id – BOGOR,- Proyek penunjukan langsung (PL) yang ditujukan untuk pengerjaan tebing penahan tanah (TPT) di berbagai sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, sudah mulai dilaksanakan. Salah satu sekolah yang mendapatkan perhatian dalam pembangunan ini adalah SDN 01 Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
Dari pengamatan yang dilakukan oleh awak media pada hari Selasa, (14/09), terdapat dugaan bahwa proses pengerjaan proyek ini dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Beberapa elemen pekerjaan, seperti badan pasangan, tampak tidak sesuai dengan gambar rencana. Hal ini menjadi masalah serius, mengingat akan mengurangi volume kubikasi yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Pentingnya Standar Kualitas dalam Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sekolah, apalagi yang berkaitan dengan keamanan, harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Dalam konteks proyek ini, kehadiran pengawasan sangatlah penting. Akmal, selaku konsultan pengawas pada kegiatan ini, saat dikonfirmasi oleh awak media via WhatsApp mengenai masalah tersebut menyatakan bahwa pekerjaan badan pasangan telah sesuai dengan gambar yang ada. “1 dan 2 sudah, 3 sesuai gambar,” tuturnya.
Namun, jawaban dari pihak pelaksana juga menunjukkan ketidaksesuaian yang sama. Aldi, pelaksana proyek ketika dihubungi, mengonfirmasi bahwa mereka “menyesuaikan gambar.” Ini menunjukkan adanya komunikasi yang perlu ditingkatkan antara pelaksana proyek dan pengawas, agar hasil pembangunan tidak merugikan pihak manapun. Apalagi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana akan berdampak pada kualitas dan keamanan bangunan.
Strategi untuk Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas
Saat ini, tanggung jawab pengawasan seharusnya tidak hanya dapat diandalkan pada satu pihak saja. Perlu ada sistem kolaboratif di antara semua stakeholder, yaitu pengawas, pelaksana, dan pemerintah lokal. Ini akan memastikan akuntabilitas dan meminimalisir potensi kecurangan. Kabid Sarpras (Sarana dan Prasarana) Disdik, Rameni, ketika dihubungi untuk memberikan tanggapan mengenai masalah ini, tampaknya kurang responsif. Ia tidak memberikan jawaban atas pesan yang dikirim oleh awak media, bahkan tidak menjawab salam yang disampaikan.
Pembangunan TPT ini dilakukan oleh penyedia jasa, yaitu CV. Pandawa Panca Perkasa, dan CV. Ratissa Rizky Mandiri bertindak sebagai Konsultan Pengawas. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 September hingga 30 Oktober 2021, dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2021. Kegiatan ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi bencana longsor, namun keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan.
Terkait dengan pembangunan TPT ini, tampak ada ketidakcocokan antara desain dan realisasi. Badan pasangan yang lebih besar dari pasangan bawah, misalnya, dapat berisiko menurunkan stabilitas struktur secara keseluruhan. Ini tentu saja menjadi perhatian utama, mengingat TPT berfungsi untuk menangani potensi longsor yang rawan terjadi di sekitar sekolah tersebut. Quality assurance harus menjadi prioritas agar hasil pengerjaan dapat memberikan manfaat maksimal bagi para siswa dan masyarakat.
Ke depannya, awak media berencana untuk melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai masalah ini. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses pembangunan harus menjadi pedoman dalam setiap proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan publik.
(B beng)
www.nalarberita.id – BOGOR,- Proyek penunjukan langsung (PL) yang ditujukan untuk pengerjaan tebing penahan tanah (TPT) di berbagai sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, sudah mulai dilaksanakan. Salah satu sekolah yang mendapatkan perhatian dalam pembangunan ini adalah SDN 01 Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
Dari pengamatan yang dilakukan oleh awak media pada hari Selasa, (14/09), terdapat dugaan bahwa proses pengerjaan proyek ini dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Beberapa elemen pekerjaan, seperti badan pasangan, tampak tidak sesuai dengan gambar rencana. Hal ini menjadi masalah serius, mengingat akan mengurangi volume kubikasi yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Pentingnya Standar Kualitas dalam Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sekolah, apalagi yang berkaitan dengan keamanan, harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Dalam konteks proyek ini, kehadiran pengawasan sangatlah penting. Akmal, selaku konsultan pengawas pada kegiatan ini, saat dikonfirmasi oleh awak media via WhatsApp mengenai masalah tersebut menyatakan bahwa pekerjaan badan pasangan telah sesuai dengan gambar yang ada. “1 dan 2 sudah, 3 sesuai gambar,” tuturnya.
Namun, jawaban dari pihak pelaksana juga menunjukkan ketidaksesuaian yang sama. Aldi, pelaksana proyek ketika dihubungi, mengonfirmasi bahwa mereka “menyesuaikan gambar.” Ini menunjukkan adanya komunikasi yang perlu ditingkatkan antara pelaksana proyek dan pengawas, agar hasil pembangunan tidak merugikan pihak manapun. Apalagi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana akan berdampak pada kualitas dan keamanan bangunan.
Strategi untuk Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas
Saat ini, tanggung jawab pengawasan seharusnya tidak hanya dapat diandalkan pada satu pihak saja. Perlu ada sistem kolaboratif di antara semua stakeholder, yaitu pengawas, pelaksana, dan pemerintah lokal. Ini akan memastikan akuntabilitas dan meminimalisir potensi kecurangan. Kabid Sarpras (Sarana dan Prasarana) Disdik, Rameni, ketika dihubungi untuk memberikan tanggapan mengenai masalah ini, tampaknya kurang responsif. Ia tidak memberikan jawaban atas pesan yang dikirim oleh awak media, bahkan tidak menjawab salam yang disampaikan.
Pembangunan TPT ini dilakukan oleh penyedia jasa, yaitu CV. Pandawa Panca Perkasa, dan CV. Ratissa Rizky Mandiri bertindak sebagai Konsultan Pengawas. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 September hingga 30 Oktober 2021, dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2021. Kegiatan ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi bencana longsor, namun keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan.
Terkait dengan pembangunan TPT ini, tampak ada ketidakcocokan antara desain dan realisasi. Badan pasangan yang lebih besar dari pasangan bawah, misalnya, dapat berisiko menurunkan stabilitas struktur secara keseluruhan. Ini tentu saja menjadi perhatian utama, mengingat TPT berfungsi untuk menangani potensi longsor yang rawan terjadi di sekitar sekolah tersebut. Quality assurance harus menjadi prioritas agar hasil pengerjaan dapat memberikan manfaat maksimal bagi para siswa dan masyarakat.
Ke depannya, awak media berencana untuk melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai masalah ini. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses pembangunan harus menjadi pedoman dalam setiap proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan publik.
(B beng)
