www.nalarberita.id – BOGOR,- Kegiatan pembangunan rehabilitasi beberapa ruang kelas di SMPN 2 Cibinong menunjukkan masalah serius berkaitan dengan pengawasan yang kurang optimal. Ketika awak media mencoba untuk mengkonfirmasi keadaan ini, pengawas dari pihak pelaksana terkesan menghindar pada Sabtu (16/10).
Dari penelusuran tersebut, terungkap bahwa pekerjaan baja ringan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengawas dari pelaksana kegiatan, Upay, saat ditanyai mengenai masalah ini, memberikan jawaban yang menggugah pertanyaan lebih lanjut, yakni bahwa baja ringan adalah tanggung jawab pihak ketiga, yaitu Aplikator. Pernyataan tersebut menciptakan keraguan mengenai accountability yang seharusnya dipegang oleh konsultan pengawas.
Peran Penting Konsultan Pengawas dalam Proyek Pemerintah
Konsultan pengawas memiliki tanggung jawab besar dalam setiap tahap pekerjaan yang mereka awasi. Ketidakpuasan dalam pekerjaan dapat menimbulkan potensi masalah jangka panjang, terutama dalam proyek pemerintah yang didanai oleh uang rakyat. Ini adalah tugas konsultan pengawas untuk memastikan bahwa semua aspek pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam RAB.
Selama proses konfirmasi, Upay menjelaskan, “Soal baja ringan bukan tanggung jawab saya, itu pihak ketiga (Aplikator) yang sudah diversifikasi oleh Dinas PUPR, silakan dikonfirmasi.” ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan informasi dan tanggung jawab yang tidak jelas. Hal ini membuah kita bertanya-tanya tentang alur komunikasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Analisis dan Rekomendasi untuk Pengawasan Proyek
Pekerjaan rehabilitasi SMP Negeri 2 Cibinong menelan biaya hampir Rp 1,5 miliar dari APBD Kabupaten Bogor TA 2021. Proses ini seharusnya melibatkan pengawasan yang ketat, tidak hanya pada aspek keuangan tetapi juga pada kualitas pekerjaan. Dalam hal ini, konsultan pengawas seharusnya menawarkan penjelasan yang lebih transparan dan menanggapi pertanyaan dari media dengan baik sebagai bagian dari kontrol sosial. Keterbukaan ini penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah.
Mengingat kompleksitas proyek seperti ini, sangat penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Rekomendasi untuk masa depan mencakup perlunya peningkatan pelatihan bagi konsultan pengawas agar mereka lebih memahami tanggung jawab mereka. Selain itu, ada baiknya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan agar bisa turut serta menjadi pengawas proyek dan bukan hanya penerima manfaat.
Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan dana publik serta pengawasan yang efektif, diharapkan proyek-proyek serupa dapat berjalan lebih baik. Pengawasan yang proaktif tidak hanya melindungi anggaran tetapi juga meningkatkan kualitas hasil akhir, yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat.
(B beng)
