www.nalarberita.id – BOGOR,- Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) menyoroti masalah kualitas bahan mebel kursi taman outdoor yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor. Mebel tersebut kini sudah mengalami kerusakan padahal baru berusia kurang dari satu tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran pengadaan barang yang seharusnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pembelian mebel tersebut memakan biaya lebih dari Rp100 juta, dan kami menilai perlu untuk memperjelas rincian belanja dengan dana yang cukup besar ini. Apa saja barang yang diadakan, dan bagaimana kualitasnya? Duplikasi dana untuk pengeluaran yang tidak efektif seperti ini patut jadi sorotan, terutama jika uang tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat,” ungkap Putra kepada wartawan di Cibinong, Rabu (1/12/2021).
Masalah Kualitas Mebel yang Perlu Dikenal
Kualitas mebel seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap pengadaan barang. Dalam kasus ini, bahan mebel yang digunakan untuk kursi taman outdoor cenderung tidak memenuhi standar yang diharapkan. Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Kejadian ini tidak hanya mencoreng citra pemerintahan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya menikmati fasilitas publik dengan baik.
Putra juga menawarkan opini bahwa jika kualitas barang yang disuplai ternyata buruk, penyedia jasa tersebut seharusnya tidak diizinkan untuk mengakses proyek-proyek pemerintah di masa mendatang. Pengalaman dari kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting untuk pengadaan barang-barang lain yang menggunakan anggaran negeri. Sudah seharusnya pengadaan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan reputasi penyedia serta kualitas barang yang ditawarkan. data dan informasi yang akurat adalah hal yang sangat penting dalam proses ini.
Strategi untuk Mencegah Kasus Serupa di Masa Depan
Salah satu cara untuk menghindari masalah serupa adalah melalui pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan barang. Penting bagi setiap institusi pemerintahan untuk membentuk tim khusus yang dapat mengevaluasi kualitas barang sebelum diterima. Dengan tindakan pencegahan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran publik benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan tidak sekadar memenuhi anggaran.
Sebagai masyarakat, kita juga harus aktif terlibat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Informasi yang diperoleh melalui advokasi bisa menjadi pendorong utama perubahan dalam pengelolaan anggaran. GEMPAR, sebagai salah satu wadah advokasi masyarakat, juga berkomitmen untuk membawa masalah ini ke ranah yang lebih serius apabila perlu, termasuk pelaporan kepada pihak berwenang.”Pada akhirnya, semua ini adalah tentang mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi dan memastikan keadilan bagi semua warganya,” tutup Putra.
(Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih melakukan verifikasi lebih lanjut ke pihak-pihak terkait).
(***)
