(Foto:BHM-KPK)
JAKARTA- Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan pemuda di desa, program Sekolah Pemuda Desa memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk mengajak pemuda desa lebih berdaya, terutama dalam hal memanfaatkan Dana Desa. Dengan pelibatan pemuda, diharapkan pengawasan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal.
Data menunjukkan bahwa keterlibatan aktif publik, khususnya pemuda, dalam pengawasan dana desa sangat mendesak. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, yang menekankan pentingnya suara pemuda dalam pengelolaan dana tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pemuda dapat berkontribusi secara nyata dalam proses ini?
Peran Pemuda dalam Pengawasan Dana Desa
Pemuda desa memiliki peran penting dalam memanfaatkan dan mengawasi penggunaan Dana Desa. KPK meriset dan menemukan bahwa tanpa keterlibatan pemuda, pengelolaan dana seringkali kurang transparan. Melibatkan pemuda dalam proses ini bukan hanya memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan desa tetapi juga memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan secara tepat sasaran. Hal ini menjadi perlu, mengingat tantangan yang dihadapi desa tidaklah sedikit.
Data dari KPK menunjukkan bahwa program Sekolah Pemuda Desa telah diadakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2017 dan 2018. Tahun ini, program tersebut dilanjutkan di Jawa Tengah, yang diperuntukkan bagi lebih dari 60 pemuda dari 20 desa di wilayah tersebut. Mereka akan mengikuti program pelatihan selama tiga hari yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan pengelolaan keuangan desa.
Penerapan Strategi Pengelolaan Keuangan Desa
Strategi yang diterapkan dalam Sekolah Pemuda Desa mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan regulasi. Dengan pengetahuan ini, pemuda diharapkan mampu merumuskan program dan aksi yang relevan untuk desanya, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Tak hanya itu, kerja sama antara KPK dan kementerian terkait juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan implementasi Dana Desa.
Keberhasilan program ini bermanfaat tidak hanya untuk pemuda tetapi juga untuk desa secara keseluruhan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pemuda bisa mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif dalam berdiskusi tentang dan mengawasi penggunaan dana. Selain itu, dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, mengurangi potensi penyalahgunaan yang sering terjadi.
Dengan melibatkan pemuda, desa tidak hanya mendapatkan generasi baru yang siap berkontribusi, tetapi juga menciptakan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.
